Liputan Digital. Sebagai daya tarik wisata di setiap wilayahnya, Arief Yahya selaku
Menteri Pariwisata menyarankan bahwa untuk disetiap daerah di Indonesia
membuat kalender kegiatan (calender of event).
“Kalau mau jadi destinasi wisata yang diminati harus memiliki daya
tarik dan atraksi wisata yang menarik,” ujar Menpar Arief Yahya di
Tanjung Kelayang.
Ia mengatakan, sebuah destinasi wisata akan berkembang jika didukung dengan 3 A yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah daerah aktif memulai
mengangkat seni pertunjukan dan kebudayaan di wilayahnya agar
dipromosikan lebih baik.
Dengan begitu, maka hal tersebut bisa mempunyai nilai yang dapat dijual atau daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Menpar kembali mengatakan, jika suatu daerah telah memiliki calendar of event dengan sendirinya akan berkembang seiring waktu.
Misalnya saja, ia mencontohkan Gandrung Sewu di Banyuwangi, Jawa
Timur, yang pada akhirnya berkembang sampai kemudian masuk dalam Top 100
Calender of Event (COE) Nasional.
Kegiatan kolosal tersebut diikuti ribuan penari sampai akhirnya
dikenal luas hingga menjadi salah satu dari tiga acara dari Kabupaten
Banyuwangi yang masuk dalam CoE Nasional bersama Tour de Banyuwangi Ijen
dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).
“Konfigurasinya bagus, event-nya selalu menjadi yang paling enak difoto,” ujar Menpar Arief Yahya.
Untuk hal itu, ia menyarankan agar setiap daerah mulai saat ini tak
ragu menggali akar budaya dan mengembangkannya sebagai daya tarik
wisata.
Lima Fintech P2P Landing Telah Dirilis OJK
Rakyat Digital. Meningkatnya pinjaman uang melalui financial technology kredit online
atau Peer to Peer Lending (P2P) di masyarakat, menjadi perhatian bagi
Otoritas Jasa Keuangan. Pasalnya banyak P2P lending yang tidak memiliki
izin dan kerap menipu nasabah.
Untuk itu, OJK merilis ciri-ciri fintech P2P lending yang ilegal. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi membeberkan ada lima ciri P2P ilegal.
“Ada lima ciri yang bisa mendeskripsikan bahwa P2P itu ilegal. Kelimanya adalah kantor disamarkan, syarat dan proses peminjaman sangat mudah dan tidak sesuai dengan ketentuan, menyalin data dari nasabah, tingkat bunga dan denda sangat tinggi, terakhir penagihan online dilakukan secara intimidasi,” ujar Hendrikus di Bogor.
Dia pun mengimbau agar nasabah yang ingin menggunakan P2P lending agar cermat memilih sehingga tidak merugikan saat mendapatkan pinjaman online.
“Sebelum menentukan, nasabah harus mencari dulu soal perusahaan tersebut apakah legal atau ilegal. Atau bisa menghubungi satuan petugas dari kita,” katanya.
Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK mencatat, total fintech kredit online atau peer to peer lending tanpa izin mencapai 407 entitas. Jumlah tersebut naik dari temuan Satgas sebelumnya sebanyak 227 entitas fintech yang beroperasi tanpa izin OJK.
Otoritas juga baru saja kembali menemukan 182 entitas yang tidak terdaftar. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan Satgas menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) tanpa izin.
Hal ini melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.
Tim Satgas juga berhasil menemukan 10 investasi bodong yang melakukan penawaran produk investasi. Kegiatan usaha yang diduga tanpa izin pihak berwenang berpotensi merugikan masyarakat.
Daftar investasi bodong yang terbaru tersebut adalah:
– PT Investasi Asia Future (pialang berjangka)
– PT Reksa Visitindo Indonesia (pialang berjangka)
– PT Indotama Future (pialang berjangka)
– PT Recycle Tronic (pialang berjangka)
– MIA Fintech FX (pialang berjangka)
– PT Berlian Internasional Teknologi (penjualan dengan MLM)
– PT Dobel Network Internasional (penjualan dengan MLM)
– PT Aurum Karya Indonesia (penjualan emas secara digital)
– Zain Tour and Travel (travel umrah)
– PT WhatsappIndonesia/undianwhatsapp2018.blogspot (penipuan undian berhadiah)
Untuk itu, OJK merilis ciri-ciri fintech P2P lending yang ilegal. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology OJK, Hendrikus Passagi membeberkan ada lima ciri P2P ilegal.
“Ada lima ciri yang bisa mendeskripsikan bahwa P2P itu ilegal. Kelimanya adalah kantor disamarkan, syarat dan proses peminjaman sangat mudah dan tidak sesuai dengan ketentuan, menyalin data dari nasabah, tingkat bunga dan denda sangat tinggi, terakhir penagihan online dilakukan secara intimidasi,” ujar Hendrikus di Bogor.
Dia pun mengimbau agar nasabah yang ingin menggunakan P2P lending agar cermat memilih sehingga tidak merugikan saat mendapatkan pinjaman online.
“Sebelum menentukan, nasabah harus mencari dulu soal perusahaan tersebut apakah legal atau ilegal. Atau bisa menghubungi satuan petugas dari kita,” katanya.
Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK mencatat, total fintech kredit online atau peer to peer lending tanpa izin mencapai 407 entitas. Jumlah tersebut naik dari temuan Satgas sebelumnya sebanyak 227 entitas fintech yang beroperasi tanpa izin OJK.
Otoritas juga baru saja kembali menemukan 182 entitas yang tidak terdaftar. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan Satgas menemukan 182 entitas yang melakukan kegiatan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending) tanpa izin.
Hal ini melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat.
Tim Satgas juga berhasil menemukan 10 investasi bodong yang melakukan penawaran produk investasi. Kegiatan usaha yang diduga tanpa izin pihak berwenang berpotensi merugikan masyarakat.
Daftar investasi bodong yang terbaru tersebut adalah:
– PT Investasi Asia Future (pialang berjangka)
– PT Reksa Visitindo Indonesia (pialang berjangka)
– PT Indotama Future (pialang berjangka)
– PT Recycle Tronic (pialang berjangka)
– MIA Fintech FX (pialang berjangka)
– PT Berlian Internasional Teknologi (penjualan dengan MLM)
– PT Dobel Network Internasional (penjualan dengan MLM)
– PT Aurum Karya Indonesia (penjualan emas secara digital)
– Zain Tour and Travel (travel umrah)
– PT WhatsappIndonesia/undianwhatsapp2018.blogspot (penipuan undian berhadiah)
#Tag :
Ekonomi
Menhub : Dijadwalkan Rampung Di Akhir Tahun Bandara Silampari
Channel Rakyat. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi kembali meninjau
serta memastikan pembangunan terminal bandara Silampari ditargetkan akan
rampung diminggu ke-3 bulan Desember 2018.
“Saya lihat memang ada terminal yang belum selesai. Tapi dari evaluasi saya, itu bisa diselesaikan karena ada tambahan anggaran. Sehingga kita upayakan minggu ketiga Desember bisa selesai,” kata Menhub Budi saat siaran pers bersama awak media yang diterima di Jakarta.
Sebagai Informasi Bandara Silampari memiliki runway dengan panjang 2.250 m x 45 m yang didukung oleh tiga maskapai penerbangan yaitu Batik Air, NAM Air, dan Wings Air. “Kami tadi melihat bandara Silampari panjangnya sudah cukup baik ya 2.250 meter lebar 45 meter,” kata Menhub Budi.
Menurutnya dengan adanya penambahan terminal baru ini, kapasitas penumpang yang diangkut diperkirakan akan naik dari 77.000 penumpang pertahunnya, menjadi 200.000 penumpang pertahun.
Harapan dari Menhub, dengan adanya terminal baru Bandara Silampari ini akan dapat mengembangkan perekonomian Lubuk Linggau sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang.
“Harapannya ini akan mengembangkan perekonomian di beberapa tempat di Linggau, di Bukit Timur dan sebagainya. Jadi, menjadi modal bagi Sumatera Selatan bagian selatan itu untuk tumbuh mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang,” tutupnya.
“Saya lihat memang ada terminal yang belum selesai. Tapi dari evaluasi saya, itu bisa diselesaikan karena ada tambahan anggaran. Sehingga kita upayakan minggu ketiga Desember bisa selesai,” kata Menhub Budi saat siaran pers bersama awak media yang diterima di Jakarta.
Sebagai Informasi Bandara Silampari memiliki runway dengan panjang 2.250 m x 45 m yang didukung oleh tiga maskapai penerbangan yaitu Batik Air, NAM Air, dan Wings Air. “Kami tadi melihat bandara Silampari panjangnya sudah cukup baik ya 2.250 meter lebar 45 meter,” kata Menhub Budi.
Menurutnya dengan adanya penambahan terminal baru ini, kapasitas penumpang yang diangkut diperkirakan akan naik dari 77.000 penumpang pertahunnya, menjadi 200.000 penumpang pertahun.
Harapan dari Menhub, dengan adanya terminal baru Bandara Silampari ini akan dapat mengembangkan perekonomian Lubuk Linggau sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang.
“Harapannya ini akan mengembangkan perekonomian di beberapa tempat di Linggau, di Bukit Timur dan sebagainya. Jadi, menjadi modal bagi Sumatera Selatan bagian selatan itu untuk tumbuh mengimbangi pertumbuhan yang ada di Palembang,” tutupnya.
Ingin Perkuat Kerjasama Indonesia dan Jepang, Ini kata Soekarwo
Lensa Fakta. Gubernur
Jawa Timur, Soekarwo, menawarkan pada Jepang untuk memperkuat kerjasama
ekonomi digital di Jatim. Saat ini, Pemprov Jatim telah siap memasuki
era industri digital, dan telah membuat berbagai aplikasi serta
marketplace yang bekerjasama dengan sejumlah platform digital berskala
nasional, baik e-commerce maupun platform media massa online.
Soekarwo mengatakan, salah satu contoh aplikasi dan marketplace yang telah disediakan Pemprov Jatim adalah East Java Investment Super Coridor (EJISC). Aplikasi ini memuat semua informasi tentang potensi daerah atau prospektus Jatim secara online.
Pemprov Jatim juga telah membuat marketplace yang berfungsi sebagai bridging terhadap marketplace berskala nasional, seperti Bukalapak dan Tokopedia. “Marketplace yang kami sediakan akan mempermudah, memfasilitasi, dan memperluas pasar antara seller and buye.
Di EJISC juga tersedia informasi produk-produk unggulan, ketersediaan stok barang. Baik di dalam negeri, di daerah manapun yang sudah masuk ke dalam marketplace. Saat ini sudah ada 450.000 UMKM dengan berbagai macam produk yang telah memanfaatkan EJISC.
Dengan hadirnya berbagai aplikasi dan marketplace Jatim ini, maka pengusaha Jepang dapat langsung bergabung. Keuntungannya, buyer dari Jepang bisa langsung melihat produk-produk unggulan UMKM Jatim secara online.
“Sebaliknya, bagi seller, produk yang mereka tawarkan juga bisa dilihat secara online oleh buyer dari Jatim. Jadi pengusaha Jepang tidak perlu membuat aplikasi dan marketplace sendiri, cukup bergabung dengan kami,” tandas Soekarwo.
Potensi ekonomi digital dianggap sangat potensial. Pasalnya, sektor UMKM dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat, serta menjadi tulang punggung atau backbone perekonomian Jatim. Bahkan, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja terbanyak di Jatim.
Pada 2012, UMKM di Jatim jumlahnya mencapai 6,8 juta, lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim meningkat menjadi 12,1 juta. Bahkan pada PDRB Jatim tahun lalu yang totalnya mencapai Rp2.019 triliun, sektor UMKM memberikan kontribusinya sebesar Rp1.161 triliun atau 57,52%. “Serapan tenaga kerjanya sebanyak 94,7%,” pungkas Soekarwo.
Ketua Umum Indonesia Japan Business Network (IJB) Net, Suyoto Rais mengatakan, visi yang diusung IJB-Net adalah untuk membantu kolaborasi Indonesia-Jepang. Usaha itu bertujuan meningkatkan ekspor produk unggulan, membantu adopsi teknologi aplikatif, dan memperbanyak kolaborasi bisnis Indonesia-Jepang.
IJB Net didirikan oleh alumni Indonesia dari Jepang di berbagai organisasi dan didukung oleh diaspora Indonesia di Jepang. “Kami juga ingin mengadopsi teknologi dan impor produk Jepang yang belum ada di Indonesia, serta membantu kolaborasi antar perusahaan kedua negara,” tandasnya.
Soekarwo mengatakan, salah satu contoh aplikasi dan marketplace yang telah disediakan Pemprov Jatim adalah East Java Investment Super Coridor (EJISC). Aplikasi ini memuat semua informasi tentang potensi daerah atau prospektus Jatim secara online.
Pemprov Jatim juga telah membuat marketplace yang berfungsi sebagai bridging terhadap marketplace berskala nasional, seperti Bukalapak dan Tokopedia. “Marketplace yang kami sediakan akan mempermudah, memfasilitasi, dan memperluas pasar antara seller and buye.
Di EJISC juga tersedia informasi produk-produk unggulan, ketersediaan stok barang. Baik di dalam negeri, di daerah manapun yang sudah masuk ke dalam marketplace. Saat ini sudah ada 450.000 UMKM dengan berbagai macam produk yang telah memanfaatkan EJISC.
Dengan hadirnya berbagai aplikasi dan marketplace Jatim ini, maka pengusaha Jepang dapat langsung bergabung. Keuntungannya, buyer dari Jepang bisa langsung melihat produk-produk unggulan UMKM Jatim secara online.
“Sebaliknya, bagi seller, produk yang mereka tawarkan juga bisa dilihat secara online oleh buyer dari Jatim. Jadi pengusaha Jepang tidak perlu membuat aplikasi dan marketplace sendiri, cukup bergabung dengan kami,” tandas Soekarwo.
Potensi ekonomi digital dianggap sangat potensial. Pasalnya, sektor UMKM dari tahun ke tahun tumbuh dengan pesat, serta menjadi tulang punggung atau backbone perekonomian Jatim. Bahkan, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja terbanyak di Jatim.
Pada 2012, UMKM di Jatim jumlahnya mencapai 6,8 juta, lalu pada 2016 jumlah UMKM Jatim meningkat menjadi 12,1 juta. Bahkan pada PDRB Jatim tahun lalu yang totalnya mencapai Rp2.019 triliun, sektor UMKM memberikan kontribusinya sebesar Rp1.161 triliun atau 57,52%. “Serapan tenaga kerjanya sebanyak 94,7%,” pungkas Soekarwo.
Ketua Umum Indonesia Japan Business Network (IJB) Net, Suyoto Rais mengatakan, visi yang diusung IJB-Net adalah untuk membantu kolaborasi Indonesia-Jepang. Usaha itu bertujuan meningkatkan ekspor produk unggulan, membantu adopsi teknologi aplikatif, dan memperbanyak kolaborasi bisnis Indonesia-Jepang.
IJB Net didirikan oleh alumni Indonesia dari Jepang di berbagai organisasi dan didukung oleh diaspora Indonesia di Jepang. “Kami juga ingin mengadopsi teknologi dan impor produk Jepang yang belum ada di Indonesia, serta membantu kolaborasi antar perusahaan kedua negara,” tandasnya.